"KOSAKATA BARU" DARI NAMA PEJABAT: FENOMENA PERGESERAN MAKNA DAN KRITIK SOSIAL DI ERA MEDIA SOSIAL

• Diposting Oleh Admin Web TBI
• Jumat, 4 September 2026
• Dilihat 315 Kali

Bahasa adalah cermin masyarakat. Ia tidak pernah statis, melainkan terus bergerak mengikuti dinamika sosial, budaya, dan politik penggunanya. Bukti nyata dari dinamika ini dapat dilihat dari fenomena viral di media sosial Instagram. Sebuah unggahan dengan teks "ngobrol pake kosakata baru" menampilkan daftar nama-nama pejabat yang diubah maknanya: Gibran = kosong, Tedy = sok sibuk, Prabowo = asbun, Jokowi = pembohong. Unggahan ini memicu 21 ribu lebih like dan ratusan komentar yang ikut menambah daftar "kosakata baru". check this out: https://www.instagram.com/reel/DcvZDnCPV3e/?igsi=c2swcWM3cWNjaGZh

Fenomena ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang linguistik, khususnya Sosiolinguistik dan Semantik. Secara sederhana, yang terjadi adalah proses penciptaan makna baru melalui nama diri. Namun di balik kesederhanaannya, terdapat 3 proses linguistik penting.

Pertama, Pergeseran Makna Leksikal. Dalam ilmu semantik, pergeseran makna adalah perubahan makna suatu kata dari makna awal ke makna baru. Nama "Gibran, Tedy, Prabowo" secara denotasi adalah nama diri. Namun dalam konteks unggahan ini, nama tersebut mengalami pergeseran menjadi kata sifat yang merepresentasikan sifat atau perilaku yang diasosiasikan publik kepada tokoh tersebut. "Kosong" diasosiasikan dengan debat, "sok sibuk" dengan citra tertentu, "asbun" dengan gaya bicara. Ini adalah bentuk metonymy dan asosiasi sosial yang sangat kuat di ruang publik digital.

Kedua, Slang sebagai Bahasa Kelompok. Sosiolinguistik menyebut fenomena ini sebagai in-group language atau slang. Slang berfungsi sebagai penanda identitas. Ketika seseorang menggunakan "jangan Tedy aje" alih-alih "jangan sok sibuk", ia sedang menunjukkan bahwa dirinya bagian dari kelompok yang paham konteks. Slang ini juga berfungsi sebagai pelindung. Menyindir secara langsung rawan konflik. Dengan menggunakan kode, kritik sosial disampaikan secara halus, lucu, dan relatif aman dari teguran.

Ketiga, Lahirnya Eponim Modern. Eponim adalah nama orang yang menjadi kata umum. Contoh klasiknya adalah "narsis" dari Narcissus, atau "sadis" dari Marquis de Sade. Fenomena "kosakata baru" ini adalah versi Gen Z dari eponim. Perbedaannya, eponim tradisional butuh puluhan tahun untuk mapan. Sementara eponim digital ini bisa viral dalam 3 hari karena percepatan algoritma media sosial. Kecepatan ini membuat bahasa menjadi jauh lebih cair dan responsif terhadap isu.

Lalu mengapa fenomena ini bisa begitu cepat menyebar? Jawabannya ada pada 3 faktor: relevansi, humor, dan efisiensi. Relevansi: semua orang mengikuti berita politik, jadi konteksnya langsung dipahami. Humor: mengubah nama jadi sindiran terasa lebih ringan dan menghibur dibanding diskusi serius. Efisiensi: satu kata "Purbaya = pusing" bisa mewakili narasi panjang tentang kebijakan.

Namun kita juga perlu melihat sisi kritisnya. Di satu sisi, ini bentuk kreativitas bahasa dan partisipasi politik anak muda. Di sisi lain, penggunaan bahasa seperti ini berpotensi menimbulkan generalisasi dan pelecehan terhadap individu. Oleh karena itu, penting bagi penutur untuk sadar konteks. Bahasa boleh cair, tapi etika berbahasa tetap harus dijaga.

Sebagai mahasiswa linguistik, fenomena ini seharusnya tidak ditertawakan saja. Ini adalah data hidup. Dari sinilah kita belajar bahwa bahasa tidak diciptakan di ruang kelas, melainkan di jalanan, di warung kopi, dan di kolom komentar. Bahasa tumbuh dari kebutuhan masyarakat untuk berekspresi.

Kesimpulannya, "kosakata baru" berbasis nama pejabat adalah bukti nyata bahwa bahasa itu dinamis. Ia adalah produk dari pergeseran makna, alat identitas kelompok, dan media kritik sosial. Di era digital, batas antara bahasa formal dan bahasa gaul semakin tipis. Tugas kita bukan melarang, melainkan memahami, mendokumentasikan, dan mengkajinya secara ilmiah. Karena dari meme hari ini, bisa jadi lahir kajian linguistik besar di masa depan.